Kuliah Tamu/Pakar Magister Studi Pemerintahan UMM : Kepemimpinan Daerah
Program Studi Magister Studi Pemerintahan (MSP) Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada hari Jumat, 15 Mei 2026 telah menyelenggarakan kuliah pakar pada mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Drs. Krishno Hadi, M.A secara daring kepada mahasiswa Semester I dan II Tahun Akademik 2025/2026 Prodi MSP dan berkolaborasi dengan mahasiswa S1 Prodi Ilmu Pemerintahan dengan harapan mahasiswa dapat memperoleh ilmu secara langsung dari para pakar dan praktisi pemerintahan, khususnya tentang Kepemimpinan Pemerintahan Daerah. Drs. Krishno Hasi, M.A adalah Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM dan Pakar Pemerintahan Daerah yang telah memiliki banyak pengalaman mengajar di bidang Ilmu Pemerintahan serta pendampingan pada berbagai Pemerintah Daerah. Beliau menyampaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami pasang surut hingga akhirnya muncul UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia tentunya sangat tidak mudah karena masyarakatnya sangat berbagai kultur dan karakteristik wilayah yang sangat beragam, sehingga diperlukan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah yang berani, cerdas dan inovatif. Kepemimpinan daerah di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) bersama perangkat daerah, yang dipilih secara demokratis. Mereka bertanggung jawab memimpin pembangunan, pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) adalah wadah koordinasi antar unsur pimpinan daerah—Kepala Daerah, DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan—untuk membahas urusan pemerintahan umum, stabilitas nasional, dan penanganan masalah aktual di daerah. Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, forum ini bertujuan menciptakan sinergi guna mendukung kelancaran pembangunan dan keamanan. Kualitas pemimpin daerah meliputi: 1) Integritas & Kejujuran: Menyelaraskan antara perkataan dan tindakan demi membangun kepercayaan penuh dari tim, 2) Visi yang Jelas: Memiliki kemampuan memandang masa depan, menyusun strategi inovatif, dan membuat panduan arah organisasi, 3) Komunikasi Efektif: Mampu menyampaikan ide dengan transparan sekaligus menjadi pendengar yang mendalam, 4) Empati & Kecerdasan Emosional: Memahami perspektif, kebutuhan, dan perasaan anggota tim untuk menjaga hubungan yang solid, 5) Akuntabilitas: Berani mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan diri sendiri maupun performa tim keseluruhan, 6) Adaptabilitas: Bersikap fleksibel dan cepat menyesuaikan diri di tengah perubahan teknologi serta dinamika zaman. smn
MSP : Pengabdian dan Layanan Masyarakat (Idjen Talk Radio Show On TV)
Dalam rangka pengabdian dan layanan informasi pada Masyarakat, City Guide 911 FM mengundang Dr. Saiman, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Studi Pemerintahan (MSP) pada hari Senin, 20 April 2026 pada acara bincang-bincang Idjen Talk tentang Menakar SEKDA Ideal untuk Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Dr. Saiman, M.Si menyampaikan bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menjadi dasar kebijakan dalam menyaring atau menentukan kriteria Sekretaris Daerah (Sekda) yang ideal untuk Kota Batu, Jawa Timur. Berdasarkan kebijakan tersebut tercantum 3 kompetensi yang menjadi kriteria yaitu : 1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. 2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi. 3. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan Hal ini sangat penting karena Sekretaris Daerah mempunyai tugas seperti yang tercantum pada Pasal 213 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Ayat (3), Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Selain itu sebaiknya juga memiliki kriteria tambahan dengan kompetensi khusus yaitu kemampuan jejaring nasional dan digital governance dalam rangka pengembangan pariwisata Kota Batu yang menjadi handalan Provinsi Jawa Timur serta kemampuan mitigasi bencana karena Kota Batu merupakan daerah pegunungan yang rawan longsor, sehingga bisa berkolaborasi antara pemerintah, petani, pariwisata dan masyarakat dalam pembangunan Kota Batu. smn
Kuliah Tamu/Pakar Magister Studi Pemerintahan UMM
Program Studi Magister Studi Pemerintahan (MSP) Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada hari Jumat, 8 Mei 2026 telah menyelenggarakan kuliah pakar pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Dr. Auri Adham Putro, S.Sos, M.Si secara daring kepada mahasiswa Semester I dan II Tahun Akademik 2025/2026 Prodi MSP dan berkolaborasi dengan mahasiswa S1 Prodi Ilmu Pemerintahan dengan harapan mahasiswa dapat memperoleh ilmu secara langsung dari para pakar dan praktisi pemerintahan, khususnya tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dr. Auri Adham Putro, S.Sos, M.Si adalah praktisi pemerintahan sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Beliau akrab disapa Mas Auri, juga Alumni Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Angkatan 1994, dan memperoleh Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Beliau menyampaikan berdasarkan UU No.25 Tahun 2025 tentang SPPN bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya Perencanaan Pembangunan juga berdasarkan UU no.23 Tahun 20214 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, Perpres No.12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat pada dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD. Sedangkan Perencanaan Pembangunan daerah melalui alur musyawarah Desa/Kelurahan, musyawarah Kecamatan, musyawarah Kabupaten/Kota, musyawarah Provinsi dan musyawarah Nasional. Pada saat ini, Presiden telah mengeluarkan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Inefisiensi Pusat dan Efisiensi Daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat menerapkan efesiensi bertujuan untuk mengoptimalkan APBN dan APBD, namun dalam praktiknya menimbulkan dampak-dampak sosial, ekomini dan layanan publik pada pemerintah daerah akibat pemangkasan anggaran di berbagai sektor Pembangunan. Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai strategi dalam melaksanakan Pembangunan, antara lain optimalisasi anggaran berbasis skala prioritas, memangkas birokrasi, digitalisasi layanan public, creative financing dan optimalisasi peningkatan PAD. smn
Kordinasi Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama Tahun 2026
Wakil Rektor Bidang IV Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Malang pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2026 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi UMM Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat Publikasi Ilmiah, HKI, Hilirisasi, Kerjasama dan Rekognisi Internasional Tahun 2026 di Aula BAU UMM. Kegiatan koordinasi Bidang IV Tingkat Universitas Tahun 2026 dihadiri semua Program Studi Sarjana, Program Studi Magister dan Program Studi Doktor di UMM. Program Studi Magister Studi Pemerintahan (MSP) berkesempatan menyusun rancangan road map penelitian, pengabdian dan Kerjasama Program Studi Magister Studi Pemerintahan yang akan dilaksanakan pada 4 tahun ke depan khususnya dimulai tahun 2026 dalam rangka bagian dari program dan kegiatan Program Studi Magister Studi Pemerintahan bidang penelitian, pengabdian dan Kerjasama selain program-program dan kegiatan sesuai standar yang sudah ditetapkan BAN PT dan LAMSPAK, demikian disampaikan oleh Dr. Saiman, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Magister Studi Pemerintahan UMM. Dr. Saiman, M.Si. selanjutnya menyampaikan bahwa Program Studi Magister Studi Pemerintahan sangat berkepentingan menyusun rancangan road map penelitian, pengabdian dan Kerjasama tersebut karena merupakan bagian dari penjaminan mutu dan pelayanan dalam bidang penelitian, pengabdian dan Kerjasama, khususnya dalam mengikutsertakan mahasiswa sehingga dapat memperkuat kompentensi mahasiswa dalam Studi Pemerintahan. Kegiatan penelitian, pengabdian dan kerjasama dosen serta mahasiswa Program Studi Magister Studi Pemerintahan UMM juga kiranya turut berpartisipasi dan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam penyiapan SDM yang handal menuju Indonesia Emas.
Lokakarya Penyusunan Rencana Operasional (RENOP) MSP Tahun 2026
Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 25-26 November 2025 telah menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Restra, Renop dan Program Kerja Tahun 2026 di Hotel Prigen Pasuruan. Kegiatan penyusunan Restra, Renop dan Program Kerja Tahun 2026 dihadiri 6 Program Studi Doktoral dan 15 Program Studi Magister. Program Studi Magister Studi Pemerintahan (MSP) berkesempatan menyampaikan presentasi pada hari ke dua, Kamis 26 November 2026 yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Studi Pemerintahan UMM yakni Dr. Saiman, M.Si. Dr. Saiman, M.Si. menyampaikan bahwa Program Studi Magister Studi Pemerintahan merupakan prodi baru di DPPS UMM pada Tahun Akademik 2025/2026 berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 6666/B/O/2025, tertanggal 7 Agustus 2025. Program Studi Magister Studi Pemerintahan UMM sebagai prodi baru maka perlu melakukan sinkronisasi VMTS, Tata Kelola, SDM Dosen dan mahasiswa, kegiatan bidang Pendidikan, Penelitia, Pengabdian dan Kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait. Program Studi Magister Studi Pemerintahan UMM juga kiranya turut berpartisipasi dan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam penyiapan SDM yang handal menuju Indonesia Emas.
Berita Lokakarya VMTS MSP
Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 21-22 Oktober 2025 telah menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Tahun 2026 di Kapal Garden Hotel Sengkaling. Kegiatan Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Tahun 2026 dihadiri 6 Program Studi Doktoral dan 15 Program Studi Magister. Program Studi Magister Studi Pemerintahan (MSP) berkesempatan menyampaikan presentasi pada hari ke dua, Rabu 21 Oktober 2025 yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Studi Pemerintahan UMM yakni Dr. Saiman, M.Si. Dr. Saiman, M.Si. menyampaikan bahwa Program Studi Magister Studi Pemerintahan merupakan prodi di DPPS UMM yang diselenggarakan pada Tahun Akademik 2025/2026 berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 6666/B/O/2025, tertanggal 7 Agustus 2025. Program Studi Magister Studi Pemerintahan UMM sangat perlu melakukan sinkronisasi dengan VMTS PT dan UPPS serta Tata Kelola dalam rangka pencapaian penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait.
Kuliah Pakar Magister Studi Pemerintahan UMM
Program Studi Magister Studi Pemerintahan Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025 telah menyelenggarakan kuliah pakar pada mata kuliah Inovasi dan Digital Governance yang disampaikan oleh Dr. Suyoto, M.Si yang disampaikan secara daring kepada mahasiswa Semester I Tahun Akademik 2025/2026 dengan harapan mahasiswa dapat memperoleh ilmu secara langsung dari para pakar pemerintahan, khususnya tentang Pemerintahan Daerah. Dr. Suyoto, M.Si adalah mantan Bupati Kabupaten Bojonegoro Periode 2008-2018. Beliau biasa akrab disapa Kang Yoto telah sukses membawa daerahnya menjadi percontohan pada ajang Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Bojonegoro yang dulu merupakan daerah termiskin, kini sejajar dengan beberapa kota besar di dunia seperti Paris dan Madrid. Bojonegoro menjadi satu dari 15 pemerintahan daerah di dunia yang lolos seleksi pada ajang OGP. Program OGP merupakan yang pertama kali dilaksanakan sejak kemitraan OGP terbentuk di bulan September 2011. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen negara yang mencanangkannya. OGP ini mendorong negara-negara anggotanya mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya. Di Indonesia, OGP yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dan Bojonegoro menjadi daerah di Indonesia yang lolos seleksi untuk menjadi percontohan pemerintahan daerah terbuka.
Ekosistem Ekonomi Muhammadiyah jadi Konsen Muhadjir Effendy
Di tengah perkembangan pesat dunia bisnis, Muhammadiyah menyadari pentingnya perubahan mindset, terutama dalam melihat bisnis sebagai sarana yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa berkah. Hal itu ditegaskan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Muhadjir Efendy, M.A.P. dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Agenda diselanggarakan pada 26 Februari 2025 itu berlokasi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan terus mendorong perubahan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi. Menurutnya, banyak warga Muhammadiyah yang masih memandang dunia usaha dengan skeptis, menganggapnya “kotor” karena adanya praktik kecurangan dan permainan dalam perdagangan. Oleh karena itu, Muhammadiyah bertekad untuk mengubah pandangan ini dan menciptakan peluang bisnis yang mengutamakan etika, kejujuran, dan prinsip agama yang kuat. Muhadjir mengatakan, konsep kapitalisme religius menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi ini. Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa bisnis tidak harus berseberangan dengan nilai-nilai agama. Kapitalisme yang dibangun dengan etika agama yang kuat tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah berusaha menumbuhkan para kapitalis yang sangat agamis, dan memiliki tanggung jawab sosial dan moral dalam setiap langkah bisnis yang diambil. Serta menekankan pentingnya pemahaman bahwa bisnis harus dijalankan dengan landasan etika yang kuat. “Kapitalisme yang lahir dengan prinsip agama yang kuat tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa berkah bagi umat,” ujarnya. Di sisi lain, pembinaan birokrasi Muhammadiyah juga menjadi fokus penting. Untuk merespons dinamika zaman yang terus berubah, organisasi ini menyadari bahwa birokrasi yang kaku tidak lagi efektif. Oleh karena itu, Muhammadiyah berkomitmen untuk membangun sistem yang lebih fleksibel dan inklusif, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, serta mendukung keberlangsungan bisnis dan usaha yang dijalankan. Salah satu inovasi menarik adalah dalam hal kepemilikan bisnis. Muhammadiyah menyadari bahwa bisnis yang sukses tidak hanya dapat dimiliki oleh pengurus organisasi, tetapi juga bisa dibagi dengan warga Muhammadiyah atau mitra yang terlibat. Hal ini membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi, tidak hanya dalam skala individu tetapi juga secara kolektif. Ini adalah salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa bisnis Muhammadiyah dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Peluang lebih besar hadir dalam dunia ritel, yang diharapkan menjadi tempat distribusi utama produk-produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan adanya outlet ritel, produk dari UMKM warga Muhammadiyah dapat lebih mudah diakses, memberikan peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Tentunya, produk yang dijual harus memenuhi standar kelayakan, baik dari segi kualitas maupun kemasan. Jika ada produk yang belum memenuhi standar, outlet memiliki kewajiban untuk membina produk tersebut agar dapat lebih diterima di pasar. “Kemudian kita mengontrol sendiri sirkulasi barang yang ada di Mentari Mart, tanpa ada campur tangan dari pihak manapun dan diatur oleh manajemen Muhammadiyah,” jelasnya. Sebagai contoh, bisnis pada sektor kesehatan yakni infus Suryavena yang diluncurkan oleh Muhammadiyah yang menawarkan produk infus dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk memastikan kesuksesan distribusinya, peta geospasial akan digunakan untuk mengukur kelayakan wilayah yang potensial untuk mendirikan outlet, sehingga mengurangi risiko kebangkrutan. Dalam hal pemberdayaan, Muhammadiyah juga memperhatikan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, khususnya siswa-siswi SMK Muhammadiyah jurusan perniagaan. Mereka akan diberdayakan untuk menjadi tenaga kerja terampil di berbagai bisnis yang didirikan, seperti di outlet Mentari Mart yang akan segera hadir. “Saya mempunyai mimpi bahwa sosial enterprise dapat menjadi prioritas utama dalam ekonomi kita di kemudian hari, setelah BUMN, Swasta, Koperasi, dan Bisnis Sosial,” ujarnya. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Muhammadiyah berupaya untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi warganya dan masyarakat luas. Muhammadiyah terus berupaya untuk tidak hanya menjadi organisasi yang besar, tetapi juga menjadi pendorong perubahan sosial dan ekonomi yang dapat membawa kesejahteraan bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan semangat kapitalisme religius, pembenahan birokrasi, dan pemberdayaan masyarakat, Muhammadiyah bergerak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, berkeadilan, dan penuh berkah. (nam/wil)
Semarak Ramadhan di UMM: Memahami Peran Budaya dalam Dakwah Muhammadiyah
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menyelenggarakan Semarak Ramadhan yang penuh keberkahan selama bulan Suci. Salah satu acaranya yakni Pengajian Ramadhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yang digelar pada 5 Maret 2025. Dalam kesempatan ini, UMM menghadirkan tokoh Muhammadiyah Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.. yan menyampaikan tema menarik ‘Membumikan Dakwah Kultural Muhammadiyah”. Dalam pengajiannya, Danarto menyampaikan pandangannya mengenai tantangan yang dihadapi warga Muhammadiyah dalam mengimplementasikan tradisi budaya dalam kehidupan beragama. Menurutnya, banyak warga Muhammadiyah yang salah kaprah dalam memandang budaya. Menganggap keterlibatan budaya dalam agama dapat menimbulkan unsur takhayul, bid’ah, dan khurafat. Akibatnya, banyak yang menjauhi budaya, bahkan menjadi anti budaya. Terdapat dua aliran dalam Islam yang berpengaruh terhadap pandangan ini, yaitu puritanisme yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Wahab, dan Islam Modernisasi yang diprakarsai oleh Muhammad Abduh. “Islam puritan menekankan pada penghapusan segala hal yang berhubungan dengan tradisi dan budaya, dan kembali meniru apa yang ada pada masa Nabi dan sahabat. Dalam pandangan mereka, tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dianggap sebagai bid’ah,” jelasnya. Di lain sisi, Danarto juga menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh kaum modernasi dalam Islam adalah dengan meneliti hadist-hadist Nabi, memverifikasi keasliannya, dan hanya mengamalkan yang dinyatakan shohih. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar umat Islam dapat menerapkan etika, moral, dan tradisi pada masa Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan bahwa istilah bid’ah atau inovasi tidak seharusnya digunakan untuk menolak segala bentuk perkembangan dalam masyarakat, termasuk pengetahuan, filsafat, dan ilmu politik. Bid’ah harus dipahami dalam konteks nilai-nilai dasar, moral, dan karakter yang terkandung dalam ajaran Islam, bukan pada bentuk atau praktiknya saja. “Merujuk pada surat Al-Hujurat ayat 13, eksistensi berbagai budaya, suku, dan bangsa, dan menekankan bahwa budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam harus diterima dan dihargai. Budaya bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan harus dipahami dan diselaraskan dengan ajaran Islam,” jelasnya. Di sisi lain, Wakil Rektor II UMM, Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., CA., menyampaikan bahwa Muhammadiyah tidak hanya bisa berdakwah melalui ceramah atau tabligh, tetapi juga dapat melibatkan budaya sebagai sarana dakwah. “Muhammadiyah dapat berdakwah melalui budaya dengan mentransformasi nilai-nilai yang sudah ada dan mengemasnya dalam konsep yang lebih berkemajuan, Melalui budaya yang berkemajuan, dakwah Muhammadiyah akan semakin menarik bagi banyak orang. (nam/wil)
Kapal Garden UMM Tawarkan Nuansa Iftar di Kapal Pesiar
Bulan suci Ramadhan merupakan momentum spesial yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Bagaimana tidak, di bulan ini bertebaran kebaikan dan keberkahan dilipatgandakan. Untuk itu, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H, Kapal Rooftop Cafe gelar launching menu dengan tema “Rasa Ramadan”. Acara yang dilaksanakan pada 21 Februari lalu tersebut dihadiri oleh para rekan tamu undangan dari berbagai elemen kalangan masyarakat yang berkesempatan juga menikmati hidangan. Uniknya, dibalik pemilihan diksi tema yang fresh, Manager Kapal Garden Hotel by UMM, Teguh Hadi Saputro menjelaskan bahwa ada makna yang terkandung dalam tema makanan itu. Yakni kehangatan, kebersamaan, dan kebahagiaan dibalik berbagai cita rasa menyambut bulan suci Ramadan. “Tujuan utama kami adalah konsep berbuka puasa di kapal. Selain itu, khusus acara ini kami menghadirkan berbagai sajian menu primadona dengan nuansa bak berbuka di deck atas kapal pesiar. Harapannya hal-hal ini nantinya siap menemani waktu berbuka puasa para tamu hotel maupun para pengunjung,” ungkapnya Dibandingkan hanya memilih satu tema sajian menu, Teguh menyebut pelayanan mereka tetap menonjolkan ciri khas Kapal Rooftop dengan variasi menu Nusantara, Chinese, Timur Tengah, dan Western. Mulai dari appetizer, main course, hingga dessert. Di antaranya rendang, gado-gado, nasi kebuli, puding, kolak, dan masih banyak lagi. Menariknya, penawaran tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan range budget yang bervariatif dari low hingga high budget. Sajian-sajian menu dan pengalaman ini tentunya hanya bisa dinikmati di Kapal Garden Hotel dan Café. “Selalu ada penawaran eksklusif untuk momen spesial. Untuk itu, kami sediakan pilihan berbagai paket yaitu, ala carte, paket grup, dan buffet. Paket grup Rasa Berlima start from 150.000 untuk 5 orang. Kemudian, promo buffet early bird start harga mulai 65.000/pax dengan estimasi reservasi sampai 10 Maret 2025. Serta, regular buffet start from 75.000 minimal pemesanan 20 pax. Kami sangat berharap masakan dan experience berbuka puasa di Kapal Rooftop Cafe bisa dinikmati oleh semua kalangan,” jelas Chef Kusmawardi. Zafira Auzia Najwa sebagai pengunjung mengaku sangat menikmati bersantap menu Rasa Ramadhan di Kapal Rooftop Cafe. Selain menu yang disajikan fresh, di sana ia bisa menikmati view semi alam yang khas, serta interior dan pelayanan yang memorable layaknya sebagai penumpang kapal pesiar. Di samping itu, ia menyebut rasa masakan nusantara yang dibuat tim Kapal juga lezat dan authentic. Menurutnya, pelayanan yang memuaskan didukung juga dengan kebersihan tempat dan makanan yang sangat baik cocok untuk event berbuka bersama teman-teman dan keluarga. (din/wil)